Minggu, 19 Juni 2011

Apa Sistem Ekonomi Kita????


Sistem Ekonomi Pancasila

Kalau kita baca-baca lagi UUD’ 45... pasti kita menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan. Tapi apa benar??? Apa iya sistem ekonomi kita seperti itu? Sekarang mari kita telaah, apa sih sebenarnya sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi kerakyatan itu? Atau jangan-jangan sistem kita bukan keduanya????

Menurut Wikipedia, Sistem ekonomi pancasila dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi dengan sistemnya sesuai dengan pada etika dan moral yang ada di pancasila dengan tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Menurut Bapak proklamasi kita (Bung Karno), Intisari dari Pancasila (Eka Sila) adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Kalau kita liat pernyataan dari guru besa FE-UGM (Prof.Dr.Mubyarto), sistem ekonomi pancasila adalah Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.”

Sistem ekonomi pancasila memiliki empat ciri-ciri yang menonjol, yaitu:

  1. 1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
  2. 2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
  3. 3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat yang diunjuk.
  4. 4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

Lalu bagaimana sistem ekonomi kita sekarang? Apa sesuai dengan sistem ekonomi pancasila di atas?

Jika memang tidak sesuai, apa mungkin sistem ekonomi kita adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan? Apakah sama sistem ekonomi pancasila dengan sistem ekonomi kerakyatan? Untuk lebih mengenal sistem ekonomi kerakyatan, akan kita jabarkan sedikit apa itu yang disebut dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Di indonesia, roda perekonomian tercatat dalam UUD’45 khusunya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dalam ayat tersebut tertulis, bahwa ekonomi disusun...kata disusun menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diatur secara sengaja, sehingga mekanisme yang dipilih jelas merupakan mekanisme perencanaan pusat. Walaupun demikian secara keseluruhan pasal 33 menunjuk pada keharusan dilaksanakannya sistem perekonomian indonesia atas dasar kerakyatan yang mengandung arti produksi dikerjakan dengan partisipasi seluruh rakyat, untuk seluruh rakyat, dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dengan moral pancasila , serta menunjukkan kepemihakan sunguh-sunguh pada ekonomi rakyat (diambil dari http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-sistem-ekonomi-kerakyatan.html)

Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan

(3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal, yaitu:

(1) Mengembangkan koperasi

(2) Mengembangkan BUMN

(3) Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(4) Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

(5) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Jadi jika kita berusaha simpulkan, ekonomi kerakyatan berdasarkan UUD’45 kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1).

(2) Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).

(3) Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

(4) Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.

(5) Menjaga stabilitas moneter.

(6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).

(7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

Dengan demikian, ternyata dapat kita ketahui bahwa antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi pancasila adalah sama. Sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem kerakyatan, dimana sistem ini tercerminkan dalam sistem ekonomi pancasila. Jadi kedua sistem tersebut adalah satu kesatuan.

Lalu timbul pertanyaan lagi nech di otak awam saya. Kalau begitu, jika ciri-ciri antara ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan bukan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, lalu sistem ekonomi apa yang digunakan Indonesia sekarang????

Sistem Ekonomi Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi ini menjadikan pemerintah sebagai pusat dari segala macam kegiatan ekonomi. Segala macam kegiatan ekonomi masyarakat diatur oleh pusat, bahkan mengenai hak milik pribadi pun pemerintah pusatlah yang mengatur.

Akibat dari sistem ini, tidak adanya kepemilikan pribadi karena semuanya diatur oleh pusat. Tak ada pula si kaya dan si miskin karena ekonomi komunis berpandangan bahwa seharusnya kondisi masyarakat harus “sama rata sama rasa”, tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Rakyat atau masyarakat tidak bebas menggunakan sumber daya alam.

Kemampuan mereka untuk berpikir kreatif benar-benar dipasung sehingga rakyat hanya bisa “terima-terima” saja. Sistem ekonomi sosialis ini digawangi oleh Rusia.

Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis

Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Mula-mula ditemukan pada suatu tradisi penerangan atau keringanan yang bersifat membatasi batas-batas dari kekuasaan dan tenaga politis, yang menggambarkan pendukungan kebebasan individu.Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik, yang cateris paribus, atau dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum dapat diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).

Garis berpaham ekonomi liberal telah pernah dipraktikan oleh sekolah-sekolah di Austria dengan berupa demokrasi di masyarakat yang terbuka. Paham liberali kebanyakan digunakan oleh negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Seperti halnya di Amerika Serikat, paham liberal dikenali dengan sebutan mild leftism estabilished.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini antara lain adalah:

§ Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.

§ Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.

§ Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

§ Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).

§ Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.

§ Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

§ Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.

§ Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Kalau kita liat-liat lagi tulisan diatas, ternyata dari ke empat sistem diatas, ngak ada satupun tuch ya pas dengan sistem ekonomi di Indonesia. Dibilang Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis, ngak, karena dari ciri-cirinya Indonesia tidak sepenuhnya seperti itu. Dibilang sosialis, tidak juga. Dibilang ekonomi kerakyatan / pancasila, ternyata ngak juga.

Tapi sebenarnya, kalau memang dikatakan UUD’45 masih merupakan sebagai dasar dari segala aturan-aturan dari negera kita dan pancasila masih merupakan dasar negara kita, maka sebaiknya sistem ekonomi yang kita gunakan pun seharusnya kembali kepada seharusnya, yaitu sistem ekonomi yang sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sehingga jika hal ini bisa dilakukan, maka sistem ekonomi kita menjadi jelas dan sesuai dengan dasar yang kita gunakan.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar